Showing posts with label Ekonomi Syariah. Show all posts

KOMPONEN MISI, FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PERUSAHAAN

TUGAS MANAJEMEN STRATEGIK

Mengevaluasi Komponen Misi, Evaluasi Eksternal, dan Evaluasi Internal

Nama Lengkap : Pelangi Anggita Putri

NIM : 1211215058

Fakultas Ekonomi Akuntansi

Universitas Pancasila

MISI PROGRAM AKUNTANSI UNIVERSITAS PANCASILA

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang akuntansi untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang ahli dibidang akuntansi, memiliki sikap dan kepribadian yang dilandasi nilai-nilai pancasila.

2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian akuntansi yang mengarah pada pengembangan ilmu akuntansi.

3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian dalam bidang akuntansi yang berguna bagi masyarakat.

A. EVALUASI KOMPONEN MISI NYA :

1. Customer (pelanggan), dari komponen misi tersebut adalah dosen, para staff, Dekan, Wakil Dekan, Rektor, lulusan SMA/K yang ingin kuliah di Universitas Pancasila dan berhak memilih Program Studi yang diinginkan.

2. Products of service (layanan dari Produk), dari komponen tersebut adalah layanan fasilitas yang akan didapatkan dan mendapatkan title gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila.

3. Market (pasar), dari komponen misi tersebut adalah sasarannya terletak pada masyarakat yang ingin kuliah di Universitas Pancasila dari berbagai kalangan.

4. Technology (teknologi), dari komponen misi tersebut adalah dapat menciptakan suatu penemuan baru khususnya dibidang akuntansi untuk mempermudah segala kegiatan yang berhubungan dengan akuntansi

5. Concern for survival, growth, and profitability (perhatian untuk keberlangsungan, pertumbuhan, dan keuntungan), dari komponen misi tersebut adalah menjalankan operasinya agar dapat menunjang kelangsungan hidup, tumbuh dikalangan masyarakat dan mendapatkan keuntungan untuk Universitas.

6. Philosophy (filosofi), dari komponen misi tersebut adalah menghasilkan Sumber Daya Manusia yang memiliki kepribadian dan moral berdasarkan nilai yang tertera didalam pancasila.

7. Self Concept (konsep diri), siap menghadapi saingan dan menyiapkan diri untuk bersaing di dalam pembelajaran.

8. Concern for public image (perhatian untuk citra publik), dari komponen misi tersebut adalah tetap menjaga nama baik Universitas dan berusaha menonjolkan Kreatifitas Program Studi Akuntansi kepada khalayak banyak.

9. Concern for Employees (perhatian untuk karyawan), dari komponen misi tersebut adalah memerhatikan karier dan memeberikan finansial para karyawan karena bagaimanapun juga Universitas tidak akan berjalan tanpa adanya kehadiran seorang karyawan.

B. EVALUASI EKSTERNAL MISI :

a. Peluang : Jika misi tersebut dapat berjalan dengan baik, maka akan banyak yang mendaftar untuk kuliah dan mengambil Program Studi Akuntansi berdasarkan akreditas.

b. Ancaman : Jika misi tersebut tidak dappat berjalan dengan baik, maka akan ada ancaman dari luar berupa pendatang baru yang akan menjadi saingan.

C. EVALUASI INTERNAL MISI:

a. Kekuatan : Yang menjadi kekuatan adalah terdapatnya dosen-dosen berpengalaman, ahli dalam bidangnya dan mampu mendidik mahasiswa-mahasiswa didikannya.

b. Kelemahan : Yang menjadi kelemahan nya adalah biaya pendidikan yang mahal menjadi kelemahan dalam Misi tersebut.

PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA AKAN PULIH PADA TAHUN 2018

Pascakrisis 2008, Ekonomi RI Baru Bisa Pulih 2018

Ilustrasi. (Foto: AP)

Semenjak dihantam krisis ekonomi pada 1998 lalu, Indonesia mulai mencatatkan kenaikan pertumbuhan ekonomi. Namun 10 tahun kemudian, tepatnya 2008, krisis kembali menghantam Indonesia meskipun kali ini Indonesia dapat bertahan.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mahendra Siregar mengatakan, perekonomian Indonesia akan kembali pulih total dari krisis pada 2018. Hal ini, sesuai dengan pernyataan ekonom Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) Olivier Blanchard.

"Sejarah paska krisis moneter 1998, kembali dalam kurun waktu 10 tahun itu masuk akal," kata Mahendra, kala ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat (5/10/2012).

Mahendra mengatakan, indikator tersebut dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dianggap berkelanjutan. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi sebesar enam persen masih dapat meningkat. Dia mencontohkan, pada era 1997-1998 Indonesia mencatat penurunan pertumbuhan ekonomi. "Tetapi 2007 kita kembali ke 6,1 persen, sejak kita mengalami enam persen ke enam persen selanjutnya itu terhitung 10 tahun," kata dia.

Dengan demikian, menurutnya, dampak krisis 2008 dapat melaju kencang pada 2018. "Tingkat pengembalian 10 tahun jadi kalau kita hitung 10 tahun itu dari 2008 ini baru tahun keempat, butuh enam tahun lagi kita membutuhkan jauh dari ekonomi global," jelasnya.

Meski begitu, pemerintah harus memperkuat faktor-faktor yang menjadi pilar ekonomi dan tetap waspada dari penularan yang bisa terjadi dari mana saja baik sektor, kesehatan ekonomi sehingga bisa lebih antisipatif.

"Tapi di lain pihak tidak grogi dan cemas berlebihan dan sekarang terbukti ekonomi kita unik karena bukan kebetulan beberapa faktor seperti besaran ekonomi domestik terhadap PDB, dari segi populasi yang tumbuh di usia produktif, dan pendapatan menengah meningkat daya belinya," ujar Mahendra.

Sebelumnya, Kepala Ekonom IMF Olivier Blanchard mengatakan, saat ini krisis ekonomi memang belum sampai 10 tahun. Namun, dia memastikan krisis akan memakan waktu lama sebelum kembali ke level seperti semula. "Eropa harus terus maju dengan integrasi sehingga blok mata uang tunggal mengalami keberhasilan," kata Blanchard dalam wawancara dengan harian bisnis Hungarian seperti dikutip dari AFP.

Krisis ekonomi yang terjadi saat ini diperkirakan bertahan hingga satu dekade ke depan. Untuk itu, diperlukan solidaritas dan integrasi lebih kuat terhadap kebijakan fiskal dan ekonomi secara umum. Blanchard pun juga menyinggung masalah Amerika Serikat (AS) dan negara-negara maju lainnya.

Menurutnya, perekonomian AS saat ini juga memiliki masalah fiskal yang belum ditangani dengan baik. Sementara, Jepang tengah menghadapi penyesuaian fiskal yang sulit dan dapat memakan waktu puluhan tahun untuk memecahkan masalah utangnya. Sedangkan khusus China, dia melihat tidak ada kesulitan berarti yang sedang dihadapi. "Mereka (China) karena kemungkinan sudah mengurus lonjakan asetnya meskipun memiliki pertumbuhan yang lebih lambat dari sebelumnya," imbuhnya. (mrt)

http://economy.okezone.com/read/2012/10/05/20/699590/pascakrisis-2008-ekonomi-ri-baru-bisa-pulih-2018

Pembiayaan Modal Kerja Bank Syariah

Ilustrasi. Foto: Dok Bank Syariah Bukopin

SELAIN pembiayaan konsumsi dan investasi, bank syariah juga menyediakan Pembiayaan Modal Kerja bagi pengusaha yang membutuhkan tambahan modal kerja, baik untuk keperluan membeli bahan baku, pembayaran biaya produksi, pengadaan barang dan jasa, pengerjaan proyek maupun untuk kebutuhan modal kerja lainnya.

Jenis kontrak pembiayaan modal kerja yang ditawarkan dapat dipilih sesuai kebutuhan, bisa menggunakan skema jual beli (murabahah) ataupun dengan skema kemitraan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah).

Dengan skema jual beli murabahah, bank membiayai pembelian barang-barang kebutuhan modal kerja yang diperlukan oleh nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan bank yang disepakati. Tingkat keuntungan Bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

Sedangkan pada skema bagi hasil (mudaharabah dan musyarakah), transaksi dilandasi adanya keinginan para pihak (bank dan nasabah) untuk bekerja sama dalam rangka meningkatkan nilai aset yang mereka miliki adengan suatu perjanjian pembagian keuntungan yang disepakati bersama.

Sebagai ilustrasi, seorang pengusaha jasa konstruksi memperoleh proyek pembangunan jembatan dari pemerintah daerah dengan total nilai proyek Rp1,4 miliar, yang dibagi dalam tiga termin pembayaran (termin I Rp200 juta, termin II Rp400 juta dan termin III Rp800 juta). Total modal yang dibutuhkan adalah Rp1 miliar, sementara ia hanya memiliki modal Rp400 juta.

Maka ia dapat mengajukan penambahan modal kerja kepada bank syariah sebesar Rp600 juta. Bank syariah akan melihat kebutuhan kontraktor, apakah lebih membutuhkan kas atau barang.

Apabila kebutuhan kontraktor lebih kepada kebutuhan akan barang modal, maka bank syariah akan memberikan pembiayaan berbasis jual beli, misalnya untuk pembelian material atau bahan baku bangunan. Bank syariah kemudian akan menetapkan total margin keuntungan jual beli, misalnya Rp80 juta. Sehingga total pembiayaan menjadi sebesar Rp680 juta yang akan diangsur oleh pengusaha selama dua tahun dengan nilai angsuran tetap per bulannya sebesar Rp28,3 juta (yaitu Rp680 juta dibagi 24 bulan). Nilai angsuran ini tetap hingga masa perjanjian berakhir, sehingga sangat memudahkan perencanaan keuangan.

Apabila kontraktor tersebut lebih membutuhkan kas maka bank syariah akan memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil berupa pemberian tambahan modal sejumlah Rp600 juta yang dijadikan penyertaan bank syariah dalam proyek tersebut dengan menggunakan akad kemitraan bagi hasil (musyarakah).Dalam hal ini kontraktor dan bank syariah bermitra dalam bentuk kongsi penyertaan modal. Misalnya disepakati nisbah bagi hasil adalah 40 persen untuk pengusaha dan 60 persen untuk bank syariah. Misalnya juga disepakati proyeksi keuntungan total sebesar Rp400 juta. Maka ilustrasi pembayaran untuk pembiayaan modal kerja iB oleh pengusaha sebagai berikut:
Termin I, pembayaran dari pemerintah sebesar Rp200 juta, pengembalian pokok kepada bank syariah sebesar Rp100 juta dan bagi hasil bagi bank syariah sebesar Rp34,3 juta (1/7 x 60% x Rp.400 juta).

Termin II, pembayaran dari pemerintah sebesar Rp.400 juta, pengembalian pokok kepada bank syariah sebesar Rp200 juta dan bagi hasil bagi bank syariah sebesar Rp68,6 juta (2/7 x 60% x Rp.400 juta). Termin III, pembayaran dari pemerintah sebesar Rp800 juta, pengembalian pokok kepada bank syariah sebesar Rp300 juta dan bagi hasil bagi bank syariah sebesar Rp137,1 juta (3/7 x 60% x Rp.400 juta).

Dengan adanya pilihan jenis kontrak pembiayaan modal kerja yang ditawarkan bank syariah, nasabah dapat memilih sesuai dengan kebutuhan. Melalui skema jual beli (murabahah), nasabah diuntungkan karena nilai angsuran tetap hingga masa perjanjian berakhir, sehingga sangat memudahkan perencanaan keuangan. Sedangkan melalui skema kemitraan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), nasabah juga diuntungkan dengan mekanisme pengembalian yang fleksibel sesuai dengan realisasi usaha. Inilah nilai kemudahan dan keadilan yang ada dalam sistem perbankan syariah.http://economy.okezone.com/read/2012/01/03/316/550685/pembiayaan-modal-kerja-bank-syariah
Bank Syariah Bukopin

(//wdi)

Layanan Syariah di Bank Konvensional

Kini layanan syariah lebih luas. Dahulu, jika kita ingin mendapatkan produk perbankan syariah kita harus datang ke Bank Umum Syariah (BUS) atau ke Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Konvensional (office channeling).

Namun, saat ini kita pun bisa mendapatkan layanan di bank-bank konvensional yang memiliki anak perusahaan Bank Umum Syariah, layanan syariah tersebut dinamakan dengan Delivery Channel. Ciri adanya layanan syariah tersebut ditandai dengan pemasangan logo iB (ai-Bi) perbankan syariah.

Untuk memperluas jangkauan pelayanan BUS, pada Juli 2010 yang lalu, Bank Indonesia melalui surat No 12/1081/DPbS tanggal 2 Juli 2010 telah memperkenalkan satu terobosan kebijakan baru berupa delivery channel kepada seluruh BUS.

Kebijakan ini memungkinkan Bank Umum Konvensional (BUK) yang merupakan satu kelompok usaha dengan BUS baik berupa parent company maupun sister company, dapat menjual produk penghimpunan dana BUS baik berupa pembukaan rekening nasabah baru (giro, tabungan dan deposito) maupun penyetoran dan penarikan dana bagi nasabah BUS existing. Namun hal tersebut tidak berlaku sebaliknya, BUS tidak dapat menjadi agen penjual produk BUK.

Bank Indonesia (BI) telah dikembangkan kebijakan yang dapat mendorong perluasan layanan perbankan syariah secara lebih efisien melalui pembukaan outlet untuk delivery produk/jasa perbankan syariah yaitu berupa office channeling dan delivery channel. Dengan demikian, BUS dan UUS dapat lebih leluasa memberikan pelayanan perbankan syariah kepada masyarakat melalui beberapa alternatif cara.

Dengan demikian, untuk menemukan produk perbankan syariah, masyarakat tidak harus datang langsung ke bank syariah, tetapi dapat juga mendatangi loket-loket bank konvensional yang memasang logo iB (ai-Bi). Masyarakat tinggal meminta kepada customer service untuk produk-produk iB sesuai kebutuhannya, seperti Tabungan iB, Deposito iB, dan lain-lain.

Membuka Tabungan iB di loket bank konvensional? Apakah terjamin kesyariahannya? Apakah dana nasabah yang dikelola oleh UUS atau layanan syariah (delivery channel) di loket bank konvensional tidak akan bercampur dengan dana nasabah bank konvensional? Jangan khawatir.

Dana nasabah iB yang disimpan di UUS atau layanan syariah bank konvensional telah dijamin tidak akan bercampur dengan dana nasabah bank konvensionalnya. Dana masyarakat yang terkumpul di UUS atau layanan syariah telah dijamin tidak akan bercampur pengelolaannya.

Pendirian UUS dan pembukaan layanan syariah di loket-loket bank konvensional telah didukung oleh teknologi informasi (TI) yang kredibel, yang mampu melakukan pencatatan keuangan dana nasabah secara terpisah. Di setiap UUS dan kantor cabang konvensional yang menyediakan layanan iB, telah didukung oleh sistem TI yang mempunyai dua user ID berbeda untuk masuk ke dalam sistem pencatatan.

Satu user ID untuk rekening konvensional dan satu user ID lain yang berbeda untuk rekening syariah. Setiap kali ada masyarakat yang membuka rekening syariah di cabang konvensional, petugas bank akan membuka dan membukukan transaksi nasabah di rekening dengan user ID syariah.

Oleh karena itu nasabah yang ingin menabung ataupun mendapatkan pembiayaan dari UUS atau layanan syariah bank konvensional tidak perlu merasa khawatir dananya akan tercampur dengan dana bank konvensional.

Lebih dari itu, seluruh kegiatan usaha dan pengelolaan dana UUS dan kantor cabang bank konvensional yang membuka layanan syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang juga adalah anggota dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

Secara berkala, laporan keuangan UUS dan kantor cabang bank konvensional yang membuka layanan syariah diawasi dan diperiksa oleh Bank Indonesia untuk menjamin setiap UUS dan kantor cabang bank konvensional yang membuka layanan syariah mengelola dana masyarakat dan menjalankan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Jadi, produk dan jasa iB sekarang semakin mudah didapatkan. Di Bank Umum Syariah, di Unit Usaha Syariah, ataupun di layanan iB di loket-loket bank konvensional, semuanya tetap syariah.
http://economy.okezone.com/read/2012/06/14/316/647150/layanan-syariah-di-bank-konvensional

Diasuh Oleh:
Syamsun Nahar
Bank Syariah Bukopin (//ade)

KOMPONEN MISI , FAKTOR EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PERUSAHAAN